Pelunasan Biaya Haji 2018 Tahap Pertama Mulai 3 April

Pelunasan Biaya Haji 2018 Tahap Pertama Mulai 3 April

Besaran biaya rata-rata BPIH reguler sebesar Rp35.235.290,00 telah disetujui oleh DPR dan Kemenag beberapa waktu lalu. Menurut Kepala Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler, Noer Alya Fitra (Nafit), pihaknya saat ini menunggu penetapan BPIH tiap embarkasi dalam Keputusan Presiden yang diharapkan segera terbit bulan ini.

Pelunasan Biaya Haji 2018 Tahap Pertama Mulai 3 April
Pelunasan Biaya Haji 2018 Tahap Pertama Mulai 3 April

Dalam rilis tersebut dijelaskan bahwa pelunasan BPIH regular terdiri dari dua tahap. Pelunasan tahap kesatu pada tanggal 3-20 April 2018, sedangkan pelunasan tahap kedua dilaksanakan pada hari kerja pada tanggal 8-18 Mei 2018. Masing-masing tahapannya diperuntukkan bagi Jemaah dengan ketentuan yang telah diatur dengan jelas.

Tahap kesatu diperuntukkan bagi :

  • Jemaah Haji yang telah melakukan pelunasan BPIH tahun 1438H/2017M atau tahun sebelumnya, yang menunda keberangkatan;
  • Jemaah haji yang masuk dalam kuota haji tahun 1439H/2018M yang belum pernah berhaji dan telah berusia 18 tahun atau sudah menikah.

Sedangkan pelunasan tahap kedua diperuntukkan bagi:

  • Jemaah Haji yang mengalami kegagalan sistem pada pelunasan BPIH tahap kesatu yang berstatus pernah berhaji yang telah berusia 18 tahun atau sudah menikah;
  • Jemaah Haji yang mengajukan penggabungan suami/istri atau anak kandung/orang tua terpisah yang salah satunya telah melunasi di tahap kesatu;
  • Jemaah Haji yang mengajukan percepatan karena lanjut usia minimal 75 tahun yang dapat disertai dengan 1 (satu) orang pendamping;
  • Jemaah haji cadangan yang berasal dari Jemaah Haji yang berhak lunas tahun 1440H/2019M sebanyak 5%.

Sementara untuk pengajuan percepatan pemberangkatan haji, diatur ketentuan sebagai berikut:

  1. Jemaah yang mengajukan penggabungan suami/istri atau anak kandung/orang tua terpisah harus telah memiliki nomor porsi haji reguler dan mendaftar sebelum tanggal 1 Januari 2016;
  2. Jemaah yang mengajukan lanjut usia minimal 75 tahun dan pendampingnya harus telah memiliki nomor porsi haji reguler dan mendaftar sebelum tanggal 1 Januari 2016. Pendamping Jemaah Haji lanjut usia adalah suami/istri/anak kandung/adik kandung dari jemaah yang bersangkutan;
  3. Surat permohonan percepatan pemberangkatan disampaikan ke Kantor Kementerian Agama Kab/Kota tempat mendaftar haji reguler, dilampiri dengan bukti pendukung yang valid dan relevan, serta akan diinput dalam aplikasi Siskohat;
  4. Penentuan keberangkatan Jemaah Haji tergantung dari sisa kuota pada masing-masing provinsi/kab/kota yang diambil berdasarkan urutan nomor pendaftaran atau nomor porsi.

BPIH 2018 Sebesar Rp 35.235.602

Biaya Haji 2018 Naik Menjadi 35 Juta

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2018 akhirnya ditetapkan Rp35.235.602 per jemaah. Jumlah ini naik Rp345.290 atau 0,99 persen dibandingkan tahun lalu sebesar Rp34.890. 312.

Pengesahan biaya haji 2018, di Gedung DPR RI
Pengesahan biaya haji 2018, di Gedung DPR RI

Penyelenggaraan ibadah haji 2018 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya terutama dikarenakan adanya kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Pemerintah Arab Saudi sebesar 5%.

Selain PPN, juga terdapat pajak Baladiyah (Pajak Pemerintah Daerah) sebesar 5% dan kenaikan harga BBM di Arab Saudi sebesar 180%. Atas dasar itu, Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama pada tahun ini meningkatkan pelayanan, pembinaan dan perlindungan pada jemaah haji serta melakukan efisiensi BPIH.

Panja Komisi VIII DPR mengenai BPIH dan Panja BPIH Kementerian Agama menyepakati komponen direct cost penyelenggaraan ibadah haji tahun 1439 Hijriah sebesar rata-rata Rp35.235.602.

Komponen BPIH terdiri atas harga rata-rata komponen penerbangan (tiket, airport text dan passenger sercice charge) sebesar Rp27.495.842 yang dibayar langsung oleh jemaah haji (direct cost).

Kedua, harga rata-rata pemondokan Mekkah sebesar 4.450 riyal dengan rincian sebesar 3.782 riyal dialokasikan ke dalam anggaran dana optimalisasi (indirect cost) dan sebesar 668 real yang dibayar oleh jemaah haji (direct cost), ekuivalen sebesar Rp2.384.760.

Ketiga, biaya rata-rata sewa pemondokan Madinah sebesar 1.200 Riyal dengan sistem sewa semimusim dan dibiayai dari dana optimalisasi (indirect cost).

Keempat, besaran living allowance sebesar 1.500 riyal yang ekuivalen dengan Rp5.355.000,00 dan diserahkan pada jemaah haji dalam mata uang riyal (SAR).

Biaya haji tersebut naik dibandingkan dengan BPIH tahun lalu sebesar Rp345.290 atau 0,99%. Kenaikan ini masih di bawah kenaikan dari harga pajak serta fluktuasi nilai tukar mata uang yang merupakan wujud komitmen Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama.

Komisi VIII DPR mengenai BPIH dan Panja BPIH Kementerian Agama RI menyepakati alokasi anggaran safeguarding dalam indirect cost BPIH tahun 1439 H/2018 M sebesar Rp30 miliar yang dimanfaatkan untuk antisipasi selisih kurs, force majeure, dan kemungkinan timbulnya biaya tidak terduga yang terkait dengan pelayanan langsung terhadap jemaah.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengapresiasi proses pembahasan panja pada tahun ini karea lebih meningkat kualitasnya. Kualitas tersebut dilihat dari proses waktunya lebih awal sehingga sangat membantu pemerintah untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji

Mengenai kenaikan yang tidak sesuai usulan, dia menyebut keputusan tentu tidak bisa memuaskan semua pihak. Namun terpenting adalah sudah ada ketetapan sehingga masyarakat mengetahui besaran biaya haji tahun ini.

Jadwal Rencana Perjalanan Haji (RPH) Tahun 2018 / 1439 H

Jadwal Keberangkatan Haji

Rencana Perjalanan Haji (RPH) Tahun 1439H/2018M telah ditandatangani oleh Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal pada tanggal 15 Januari 2018. RPH merupakan acuan dasar dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Rencana Perjalanan Haji mengatur waktu mulai dari masuk asrama haji, masa operasional penerbangan haji, proses ibadah haji, perpindahan jemaah haji antar kota perhajian, sampai dengan pemulangan kloter terakhir.

Rencana Perjalanan Haji (RPH) disusun dengan mempertimbangkan kuota yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi, jenis dan kapasitas serta jumlah armada pesawat yang akan dioperasikan di seluruh bandara embarkasi haji, kemampuan daya tampung asrama haji dan slot time yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi serta perputaran masa tinggal di Madinah untuk melaksanakan shalat arba’in.

Rencana Perjalanan Haji 2018 / 1439H
Rencana Perjalanan Haji 2018 / 1439H

Rencana Perjalanan Haji Tahun 1439H/2018M disusun dengan masa operasional pemberangkatan dan pemulangan masing-masing selama 30 hari dan masa tinggal Jemaah Haji di Arab Saudi maksimal 41 hari, setelah pemerintah Arab Saudi menetapkan besarnya kuota jemaah haji Indonesia.

Jemaah Haji akan mulai masuk asrama haji pada tanggal 16 Juli 2018 dan pelayanan terpadu mulai dari proses Custom Immigration and Quarantine (CIQ) serta city check-in dilakukan di asrama haji, termasuk hal-hal teknis lainnya yang terkait dengan pemantapan manasik, pembagian uang living cost, dan perlengkapan haji lainnya. Asrama haji harus steril dan ketika Jemaah Haji sudah berada di dalam asrama haji, diharapkan dapat istirahat dan tidak diganggu lagi dengan kunjungan-kunjungan keluarga.

Pemberangkatan kloter pertama pada tanggal 17 Juli 2018 dengan tujuan Bandara Madinah dan kloter terakhir pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan tujuan Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Sementara pemulangan pertama dari bandara Jeddah pada tanggal 26 Agustus 2018 dan pemulangan kloter terakhir melalui Bandara Madinah pada tanggal 24 September 2018. Hari tarwiyah jatuh pada tanggal 19 Agustus 2018 dan prosesi haji mulai dari wukuf hingga nafar tsani sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018.

Secara garis besar pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dibagi menjadi dua gelombang. Jemaah Haji gelombang I akan mendarat di bandara Madinah dan pemulangan melalui bandara Jeddah. Sedangkan gelombang II mendarat di Jeddah dan dipulangkan melalui Madinah.

Rincian RPH tahun 2018, sebagai berikut:

  • Fase I Pemberangkatan 30 hari:
    (a) Gelombang I tujuan Madinah (14 hari) mulai tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 29 Juli 2018 dan
    (b) Gelombang II tujuan Jeddah (16 hari) mulai tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 15 Agustus 2018.
  • Fase II Pemulangan 30 hari:
    (a) Gelombang I dari Bandara KAAIA Jeddah (15 hari) mulai tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan 7 September 2018 dan
    (b) Gelombang II dari Madinah (15 hari) mulai tanggal 8 September 2018 sampai dengan 24 September 2018;
  • Tanggal 9 Dzulhijjah (Wukuf) berdasarkan kalender ummul quro’ bertepatan dengan tanggal 20 Agustus 2018 hari Senin

Cara Daftar Haji Reguler

Cara Daftar Haji Reguler

Ibadah haji adalah salah satu ibadah yang termasuk ke dalam rukun Islam. Dalam rukun Islam, ibadah haji ini menempati urutan ke lima. Ibadah haji ini merupakan ibadah yang wajib dilakuka oleh kaum muslim yang sudah mampu. Dalam hal ini, mampu tidak diartikan sebagai mampu dalma hal materi saja, tapi juga mampu dalam segala hal seperti keilmuan, fisik, maupun mental.

Ibadah haji menjadi ibadah ang paling diidam-idamkan oleh semua kaum muslim. Bagaimana tidak? Hanya denganibadah haji kita bisa berdoa, shalat di depan kabah. Tempat suci kaum muslim. Tempat diijabahnya segala doa. Inilah alasan mengapa banyak kaum muslim yang berbondong-bondong untuk pergi berhaji.

Ibadah haji memiliki dua jalur, yaitu jalur reguler dan jalur khusus (ONH Plus). Keduanya sama-sama melalui Kementerian Agama RI, namun keduanya memiliki beberapa perbedaan, seperti biaya, lama  pelaksanaan, fasilitas, serta daftar tunggu. Mereka yang menggunakan ONH Plus umumnya memiliki daftar tunggu yang relative lebih sebentar dibandingkan dengan yang reguler.

Alur Pendaftaran Ibadah Haji Reguler

Alur Pendaftaran Haji Reguler
Alur Pendaftaran Haji Reguler
  1. Calon jemaah haji membuka rekening di bank yang telah ditunjuk pemerintah dengan setoran awal sebesar Rp 25 juta.
  2. Calon jemaah haji kemudian membawa buku tabungan ke kantor Kemenag kabupaten/kota domisili.
  3. Calon jemaah membawa syarat-syarat seperti KTP, Surat Keterangan Sehat, Copy KK, buku nikah atau ijazah.
  4. Sesampainya di kantor Kemenag, lakukan pendaftaran dengan mengisi SPPH (Surat Permohonan Pergi haji), kemudian SPPH bawa ke BPS-BPIH.
  5. Sesampainya di BPS-BPIH, serahkan SPPH. BPS-BPIH akan langsung mendebet rekening jemaah.
  6. BPS-BPIH akan memberikan bukti setoran berupa printout hari itu juga. Di dalam bukti tersebut akan terlihat Nomor Porsi.
  7. Bawa bukti printout tersebut ke kantor Kemenag untuk kembali melakukan registrasi.
  8. Esok harinya calon jemaah dapat melihat tahun keberangkatan dengan memasukkan Nomor Porsi di situs www.haji.kemenag.go.id.
  9. Jika terjadi error, hubungi bagian Pendaftaran Haji Kemenag Pusat.
  10. Besaran BPIH akan diterbitkan melalui kepres setelah dilakukan pembahasan dan disahkan oleh DPR.
  11. BPIH akan diumumkan di berbagai media.
  12. Nama-nama jemaah yang harus melunasi biaya haji akan diumumkan di situs

Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah terbentuk sebagai amanat dari terbitnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Setelah BPKH terbentuk, pengelolaan keuangan haji nantinya tidak lagi menjadi kewenangan Kementerian Agama. Keanggotaan BPKH terbentuk melalui terbitnya Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2017. Pada Keppres yang terbit pada pertengahan 2017 tersebut diputuskan keanggotaan BPKH yang terdiri atas Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana yang masing-masing terdiri dari tujuh orang. Keanggotaannya merupakan representasi dari unsur pemerintah, masyarakat, dan professional. Penetapan keanggotaannya pun harus melalui persetujuan DPR dan melalui seleksi yang cukup ketat.

Pelantikan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Pelantikan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Sedangkan menurut Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 BPKH merupakan badan publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Pasal 9 Perpres tersebut menjelaskan fungsi, tugas, dan kewenangan Badan Pelaksana (BP).

BPKH melalui BP memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan haji. Sedangkan untuk melaksanakan funginya BPKH bertugas merumuskan kebijakan, menyiapkan rencana strategis, dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 17.

Sementara wewenang BPKH dijabarkan pada Pasal 18 hingga Pasal 23. Kewenangan BP meliputi menempatkan dan investasi keuangan haji, pola kerja sama, struktur oragnisasi, manajemen kepegawain, penghasilan, dan ketentuan pengadaan barang.

Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Fungsi, tugas, dan wewenag Dewan Pengawas (DP) juga diatur secara khusus. DP sesuai dengan nomenklaturnya memiliki fungsi pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan haji.

DP bertugas melaksanakan penilaian atas rumusan, pengawasan dan pemantauan, serta menilai dan memberikan pertimbangan laporan pertanggung jawaban. Lalu wewenang DP mulai dari memberikan persetujuan, meminta laporan, mengakses data, melakukan telaah data, sampai pada pemberian saran kepada Presiden mengenai kinerja BP. Perpres yang diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada pertengahan Desember 2017 itu juga mengatur pengangkatan dan pemberhentian pegawai BPKH. Sesuai Pasal